Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung diarahkan dalam rangka penyelesaian masalah sengketa lingkungan secara Musyawarah yang masing masing tidak merugikan masyarakat dan/atau pihak perusahaan dengan melihat besar kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran dan Perusakan Lingkungan, serta mengganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan, dan melakukan penegakan hukum apabila terbukti telah melakukan pencemaran dan atau peruskan yang nyata nyata merugikan masyarakat dan Negara (tidak dapat ditolerer) :
- Musyawarah / Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan ( Administrasi )
- Ganti Kerugian ( Perdata )
- Penegakan Hukum ( Pidana ).
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PENGADILAN
1.PEMBUATAN SURAT PERINTAH TUGAS
2.PENINJAUN LOKASI ( VERIFIKASI LAPANGAN )
3.PEMBUATAN BERITA ACARA
- PENGAMBILAN SAMPEL
- DOKUMENTASI
- DENA LOKASI
4.PENYIDIKAN
5.PEMBUATAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
6.PEMERIKSAAN SAKSI SAKSI
7.PEMERIKSAAN SAKSI AHLI
8.PEMERIKSAAN TERSANGKA
9.PEMBUATAN SURAT PERINTAH DIMULAINYA PENYIDIKAN
10.PENYERAHAN BERKAS PERKARA MELALUI POLRI
11.PENYERAHAN BERKAS KE JAKSA PENUNTUT UMUM
12.PROSES PENGADILAN
13.
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN ( Mediasi )
1. VERIFIKASI LAPANGAN :
* BARANG BUKTI DAN / ATAU ALAT BUKTI
- BA PENGAMBILAN SAMPEL (JIKA ADA )
- HASIL UJI LABORATORIUM ( JIKA ADA )
- DOKUMENTASI
- DENAH LOKASI
2. KLARIFIKASI
PEMANGGILAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA
- PIHAK MASYARAKAT ( Mewakili)
- PIHAK PERUSAHAAN ( Mewakili )
3. PROSES MEDIASI
-MEDIATOR
- MASYARAKAT
- PERUSAHAAN
4. PENANDATANGAN KESEPAKATAN BERSAMA
MERUPAKAN KESEPAKATAN BERSAMA BERDASARKAN HASIL MEDIASI A.L :
- MASYARAKAT
- PERUSAHAAN
- SAKSI-SAKSI
