Showing posts with label SENGKETA LINGKUNGAN. Show all posts

Abitrase vs Konsiliasi

Abitrase vs Konsiliasi

Arbitrase berarti kekuasaan untuk menye-lesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit.

Arbiter adalah suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka di mana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.

Konsiliasi atau Conciliation adalah penye-lesaian perselisihan yang dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan sebagi penengah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai.

Landasan Yuridis Pilihan Penyelesaian Sengketa

Landasan Yuridis Pilihan Penyelesaian Sengketa
Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menya-takan bahwa “ upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”.

Pasal 60 Ayat (1) UU 48/2009
Alternatif penyelesaian sengketa meru-pakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni pe-nyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pasal 2 UU 30/1999
Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.
Alternatif penyelesaian sengketa adalah lem-baga penyelesaian sengketa atau beda pen-dapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni, penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa

Ajudikasi merupakan cara penyelesaian suatu sengketa melalui lembaga peradilan (non-ajudikasi berarti di luar pengadilan).
Alternative dispute resolution adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu, penyelesaian sengketa di luar peng-adilan

Karakteristik Penyelesaian Sengketa Pengadilan

Memerlukan waktu lama
Menuntut biaya yang besar
Proses sangat formal
Keputusan tidak selalu memuaskan
Bersifat memaksa
Didasarkan pada hak-hak
Dapat merusak hubungan bisnis / sosial yang telah ada
Menimbulkan konflik berkepanjangan
Bersifat backward looking
Bersifat terbuka / publisitas perkara

Ciri Khas APS

Sifat kesukarelaan dalam proses
Prosedur yang cepat
Keputusan non judicial
Sifat rahasia
Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian sengketa
Hemat waktu dan biaya
Perlindungan dan pemulihan hubungan yang ada
Kemudahan untuk melaksanakan hasil penyelesaian
Lebih mudah memperkirakan hasil

Pelembagaan ADR di Indonesia

Lembaga Perdamaian dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan (vide : Pasal 130 HIR)
Lembaga Perantara dalam Penyelesaian Perselisihan Perburuhan/P4 (UU No.22 Tahun 1957)
Lembaga Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP4)
Lembaga Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan (vide: Pasal 31-33 UU No.23/1997 tentang pengelolaan lingkungan Hidup)
UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Keadaan yang mencerminkan para pihak mempunyai masalah, yaitu menghendaki pihak lain berbuat atau tidak berbuat sesuatu, tetapi pihak lain menolak berbuat demikian.
Kondisi yang ditimbulkan oleh dua pihak atau lebih yang dicirikan dengan pertentangan secara terang-terangan.

Sengketa dan Proses Penyelesaiannya
Sengketa
Prosedur Yudisial

Prosedur Konsensus
Out Court / Non Litigasi / Consensually

Penyelesaian Sengketa Non Litigasi
ADR : Alternatif Dispute Resolution
APS : Alternatif Penyelesaian Sengketa
PPS : Pilihan Penyelesaian Sengketa
MPPSK : Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Kooperatif
MAPS : Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa

Tujuan APS
Mengurangi kemacetan pengadilan
Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa
Memperlancar jalur memperoleh keadilan
Memperoleh penyelesaian sengketa secara win-win solution

Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung diarahkan dalam rangka penyelesaian masalah sengketa lingkungan secara Musyawarah yang masing masing tidak merugikan masyarakat dan/atau pihak perusahaan dengan melihat besar kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran dan Perusakan Lingkungan, serta mengganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan, dan melakukan penegakan hukum apabila terbukti telah melakukan pencemaran dan atau peruskan yang nyata nyata merugikan masyarakat dan Negara (tidak dapat ditolerer) :

- Musyawarah / Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan ( Administrasi )
- Ganti Kerugian ( Perdata )
- Penegakan Hukum ( Pidana ).

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PENGADILAN

1.PEMBUATAN SURAT PERINTAH TUGAS
2.PENINJAUN LOKASI ( VERIFIKASI LAPANGAN )
3.PEMBUATAN BERITA ACARA
- PENGAMBILAN SAMPEL
- DOKUMENTASI
- DENA LOKASI
4.PENYIDIKAN
5.PEMBUATAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
6.PEMERIKSAAN SAKSI SAKSI
7.PEMERIKSAAN SAKSI AHLI
8.PEMERIKSAAN TERSANGKA
9.PEMBUATAN SURAT PERINTAH DIMULAINYA PENYIDIKAN
10.PENYERAHAN BERKAS PERKARA MELALUI POLRI
11.PENYERAHAN BERKAS KE JAKSA PENUNTUT UMUM
12.PROSES PENGADILAN
13.
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN ( Mediasi )

1. VERIFIKASI LAPANGAN :
* BARANG BUKTI DAN / ATAU ALAT BUKTI
- BA PENGAMBILAN SAMPEL (JIKA ADA )
- HASIL UJI LABORATORIUM ( JIKA ADA )
- DOKUMENTASI
- DENAH LOKASI
2. KLARIFIKASI
PEMANGGILAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA
- PIHAK MASYARAKAT ( Mewakili)
- PIHAK PERUSAHAAN ( Mewakili )
3. PROSES MEDIASI
-MEDIATOR
- MASYARAKAT
- PERUSAHAAN

4. PENANDATANGAN KESEPAKATAN BERSAMA
MERUPAKAN KESEPAKATAN BERSAMA BERDASARKAN HASIL MEDIASI A.L :
- MASYARAKAT
- PERUSAHAAN
- SAKSI-SAKSI

PENCEMARAN MOLASE TERHADAP AIR LAUT OLEH PT GUNUNG MADU DI PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2003.PENANGGUNG JAWAB KAGIATAN MENGANTI KERUGIAN KEPADA MASYARAKAT NELAYAN DAN PENGRAJIN KERANG SENILAI SATU MILIAR RUPIAH SERTA PEMULIHAN LINGKUNGAN DENGAN PENEBARAN BENIH IKAN KERAPU.

PENCEMARAN WAY SEPUTIH DAN WAY TERUSAN OLEH PT. TEGUN WIBAWA BAKTI PERSADA ( TWBP ), INDUSTRI TAPIOKA DIKABUPATEN LAMPUNG TENGAH DENGAN KEWAJIBAN MENGGANTI KERUGIAN KEPADA MASYARAKAT NELAYAN DAN MELAKUKAN PEMULIHAN LINGKUNGAN DENGAN MENEBAR BENIH IKAN SEBANYAK 650.000EKOR IKAN DARI BERBAGAI JENIS.

KASUS PENCEMARAN OLEH PT. SUGAR LABINTA YANG DISELESAIKAN OLEH KEMENTRIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI MEDIASI DENGAN PENANDATANGANNAN KESEPAKATAN BERSAMA.

KASUS PENCEMARAN UDARA BERUPA DEBU AKIBAT PEMBAKARAN LIMBAH TEBU YANG DILAKUKAN OLEH PT. SUGAR GROUP DI DESA GEDUNG MENENG KABUPATEN TULANG BAWANG YANG DISELESAIKAN OLEH KEMENTRIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP.

MALL KARTINI, PUSAT PERBELANJAAN MASYARAKAT BERUPA PENCEMARAN UDARA, BANJIR, KEBISINGAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG YANG DISELESAIKAN OLEH BPLHD PROVINSI LAMPUNG BERSAMA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG.

PT. NAPAL UMBAR PICUNG PENAMBANGAN MAS YANG MENYEBAKAN BEBERAPA WARGA KERACUNAN AKIBAT PENCEMARAN SUNGAI YANG DISELESAIKAN OLEH BPLHD PROVINSI LAMPUNG, BPLHD KABUPATEN PESAWARAN DAN KEMENTRIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP.

PT. DEMI ANUGRAH ABADI SAWINDO DIKELURAHAN WAY GUBAH PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG.
PT JAYA PASIFIK PROPERTINDO DI DESA KUALA JAYA BANDAR AGUNG SRAGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN BERUPA KERUSKAN LINGKUNGAN ABRASI SEMPADAN SUNGAI AKIBAT PENDALAMAN SUNGAI YANG TELAH DISELESAIKAN OLEH BPLHD PROVINSI LAMPUNG BERSAMA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

SENGKETA LINGKUNGAN ADALAH PERSELISIHAN ANTARADUA PIHAK ATAU LEBIH YANG DITIMBULKAN KARENA ADANYA ATAU DIDUGA ADANYA PENCECEMARAN DAN / ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN.

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
PASAL 84 UU 32 / 2009

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DAPAT DITEMPUH MELALUI PENGADILAN ATAU DILUAR PENGADILAN.

PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DAPAT DILAKUKAN SECARA SUKARELA OLEH PARA PIHAK YANG BERSENGKETA.

GUGATAN MELALUI PENGADILAN HANYA DAPAT DITEMPUH APABILA UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DILUAR PENGADILAN YANG DIPILIH DINYATAKAN TIDAK BERHASIL OLEH SALAH SATU ATAU PARA PIHAK YANG BERSENGKETA

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGANHIDUP DILUAR PENGADILAN

PASAL 85 UU 32 / 2009

(1) PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DILUAR PENGADILAN
DILAKUKAN UNTUK MENCAPAI KESEPAKATAN MENGENAI :
a. Bentuk dan besarnya Ganti rugi.
b. Tindakan Pemulihan akibat pencemaran dan/ atau perusakan.
c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidakakan terulangnya pencemaran
dan/atau perusakan
d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap Lingkungan.

(2) PENYELESAIAN SENGKETA DILUARPENGADILAN TIDAK BERLAKU TERHADAP TINDAK PIDANA
LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG UNDANG INI.

(3) DALAMPENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DILUAR PENGADILAN
DAPAT DIGUNAKAN JASA MEDIATOR DAN/ATAU ARBITER UNTUK MEMBANTU MENYELESAIANKAN
SENGKETA LINGKUNGANHIDUP

World Environmental Issues

Abitrase vs Konsiliasi