Penanganan pengaduan pada instansi yang bertanggungjawab di provinsi maupun kabupaten/kota dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang penanganan pengaduan.
Instansi yang bertanggungjawab harus melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan: penerimaan; penelaahan; verifikasi; rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.
Berdasarkan hasil telaahan pengaduan diklasifikasikan menjadi:
Bukan pengaduan lingkungan hidup; atau
Pengaduan lingkungan hidup
KENDALA DAN HAMBATAN PENGELOLAAN PENGADUAN KASUS LH
MASIH TERBATASNYA PPLHD DI KABUPATEN/KOTA, SHG PENANGANAN PENGADUAN DITANGANI OLEH NON PPLH ATAU BIDANG YANG BUKAN MENANGANI PENGADUAN.
BELUM SELURUH KAB/KOTA MEMILIKI POS PENGADUAN.
TERBATASNYA APBD KAB/KOTA.
BELUM PERMEN-LH 9/2010 BELUM DIGUNAKAN SECARA OPTIMAL DALAM PENGELOLAAN PENGADUAN KASUS-KASUS LH.
PERSONEL PENANGANAN PENGADUAN LH DI BPLHD PROVINSI LAMPUNG
Team PPLH :
Wahyu Ramadhan, ST
Rusdi Effendi, SE
M. Ellyas Sani, ST, MTA
Nurul Awali Fauziah,S.Si
Nurdin Kamil Saputra, ST,
Team PPNS-LH :
Ismail, SP
Ir. Akmad Rizal
Wahyu Ramadhan, ST
Sarjana, SH.,MH
Hasiruddin, SE
